1800-222-223-22 Contact@CharityhubWP.org

Berita

LSM MAUPE dan SPPM Menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran dalam Perencanaan Pembangunan yang Pro Poor dan Responsif Gender – RAPBD TA 2018 Kabupaten Maros Sulsel

IMG_8979

IMG_8991

IMG_9060LSM MAUPE Maros dan Sekolah Politik Perempuan Maupe (SPPM) Maros, mengadakan kunjungan ke Kantor Bupati Maros pada hari rabu, 23 Agustus 2017 untuk menyampaikan Pokok-Pokok Pikiran Pembangunan dari unsur organisasi masyarakat perempuan. Pokok-pokok pikiran tersebut diperoleh dari hasil position paper Program Maju Perempuan Indonesia untuk Penanggulangan Kemiskinan (MAMPU) dan  akumulasi pengaduan yang masuk pada 28 desa/Kelompok Konstituen (KK) dan Posko Aspirasi Perempuan Desa dalam kurun waktu 2013-2017. Dengan harapan menjadi perhatian pemerintah dalam perencanaan pembangunan yang pro poor dan responsif gender dan bermuara pada dikeluarkannya regulasi menjawab permasalahan tersebut. Rombongan yang dipimpin oleh Direktur  MAUPE Maros, Agusnawati, diterima oleh Bapak Wakil Bupati Maros H.A. Harmil Mattotorang di ruang pertemuan Wakil Bupati Maros. Pertemuan SPPM yang terdiri dari Pengurus MAUPE, Pengelola SPPM, Alumni, siswa kelas Dasar dan Kelas Lanjutan berjumlah 40 orang ini   juga terasa sempurna karena dihadiri oleh Staf Ahli Bidang SDM, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kepala Bappeda, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Pendidikan, Kepala Kebangpol, Dinas Kesehatan, DPPKB, Disnakertrans Kabupaten Maros.

Adapun Pokok – pokok pikiran yang disampaikan sebagai berikut :

POKOK-POKOK PIKIRAN DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN KABUPATEN MAROS YANG PRO POOR DAN RESPONSIVE GENDER

                             

  1. REFORMASI KEBIJAKAN DAN ANGGARAN UNTUK PERLINDUNGAN SOSIAL BERKEADILAN GENDER DI KABUPATEN MAROS

Pokok-Pokok Pikiran :

Harus diakui upaya untuk menjamin perlindungan sosial memerlukan perhatian yang sangat serius baik bagi pemerintah selaku penyelenggara negara dan pelayan publik maupun bagi segenap masyarakat sipil. Beberapa hal penting yang harus di kembangkan agar terbangun  sistem perlindungan sosial berkeadilan gender di Kabupaten Maros, direkomendasikan sebagai berikut   :

  1. Perlunya regulasi yang memperkuat strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD), perbaikan database masyarakat sasaran perlindungan sosial, sistem informasi dan akses, serta singkronisasi perspektif kemiskinan.
  2. Perlunya reformasi kebijakan anggaran yang pro-kepada publik khususnya rakyat miskin dan perempuan yang selama ini menjadi kelompok termarginalkan.
  3. Mereformasi dan merevitalisasi keberadaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang menjadi basis data dan gerakan perlindungan sosial di Kabupaten Maros.
  4. Perlu adanya audit sosial tentang perlindungan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, akses terhadap ekonomi, juga politik lokal untuk menjamin keterwakilan dan keterlibatan perempuan dalam institusi publik.
  5. Advokasi yang tak kalah penting adalah advokasi kepada warga untuk mengenal hak-haknya. Advokasi yang terus-menerus juga gerakan sipil yang kuat mampu mendorong lahirnya sistem perlindungan sosial sebagai sebuah kebijakan untuk memenuhi hak warga negara.

 

  1. MEMBUKA AKSES MENGHAPUS DISKRIMINASI

Pokok-pokok pikiran :

  1. Mengupayakan adanya studi mendalam dan merumuskan naskah akademik untuk mendorong lahirnya payung hukum untuk penempatan dan perlindungan pekerja formal dan informal di Kabupaten Maros
  2. Membuat data terpilah jumlah pekerja formal dan informal laki-laki dan perempuan dan melakukan up date setiap tahun
  3. Meningkatkan akses perempuan terhadap modal usaha untuk merintis dan mengembangkan usaha di bidang ekonomi produktif, pelatihan keterampilan dan wirausaha, program perluasan kesempatan kerja dan informasi.
  4. Pemerintah daerah perlu mendorong perusahaan dan atau pemberi kerja untuk menyediakan akses layanan kesehatan di tempat kerja dan pemberian fasilitas bagi ibu hamil, menyusui sebagai hak yang harus diberikan kepada pekerja perempuan.
  5. Pemerintah daerah perlu melakukan reviuw khusus terhadap tingkat pendidikan perempuan di pedesaan dan peningkatan keterampilan lebih intensif

 

 

 

 

 

  1. KESEHATAN REPRODUKSI HAK YANG MASIH BUTUH PERJUANGAN

Pokok-pokok pikiran :

  1. Untuk menyelesaikan persoalan AKI, AKB dan AKBA maka perlu mengimplementasi perda KIBBLA secara maksimal.   Bila Perda dan Perbup KIBBLA   dilaksanakan secara maksimal maka sebagian besar persoalan kesehatan reproduksi akan diselesaikan.   Untuk mengefektifkan implementasi Perda KIBBLA perlu segera menerbitkan petunjuk teknis bagi dinas terkait maupun stakeholder lainnya dalam menyelesaikan persoalan-persoalan kesehatan khususnya kesehatan reprduksi.    Dibutuhkan alokasi anggaran yang memadai untuk mengimplementasikan program dan kegiatan.
  2. Pemerintah perlu membuat program sosialisasi ke remaja tentang kesehatan reproduksi secara rutin. Terutama di sekolah menengah tingkat pertama dan menengah atas. Karena sekolah merupakan tempat yang sangat stategis untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan reproduksi secara benar.
  3. Penderita HIV/AIDS berhak untuk mendapatkan pelayanan secara cepat. Karena itu untuk memudahkan penanganan penderita HIV/AIDS, Rumah sakit ataupun Puskesmas idealnya sudah bisa menangani secara langsung tidak lagi merujuk ke rumah sakit regional. Dibutuhkan keterampilan dari dokter dan ketersediaan obat-obatan khusus penderita HIV/AIDS.

 

 

  • KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Pokok – Pokok Pikiran

Karena Pemerintah Kabupaten Maros telah mengeluarkan kebijakan terkait perlindungan perempuan dan anak, khususnya P2TP2A dan Gugus Tugas Trafiking dan Eskploitasi Seksual Anak, maka untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak, perlu ditempuh kebijakan-kebijakan berikut :

  1. Membuat kebijakan yang lebih komprehensif terkait pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (dan anak);
  2. Membuat Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan (dan anak), agar menjadi acuan pemerintah;
  3. Adanya system pendataan yang lebih baik terkait kasus kekerasan terhadap perempuan (dan anak)
  4. Penyampaian kepada seluruh masyarakat terkait pusat-pusat pengaduan dan pelayanan kekerasan perempuan dan anak yang mudah di akses dengan aman.
  5. Adanya sosialisasi secara berkesinambungan terkait dengan pemahaman masyarakat terhadap kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak .
  6. Adanya penambahan Alokasi Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan unit/sector lainnya yang terkait untuk meningkatkan sinergitas dengan lembaga non pemerintah, organisasi perempuan dan dunia usaha.

 

  1. MEMPERBAIKI KONDISI BAGI TENAGA KERJA PEREMPUAN MIGRAN

 

Pokok-pokok Pikiran :

Sebagai bagian dari komitmen seluruh pihak terkait untuk penataan dan perbaikan pelayanan buruh migran, maka beberapa poin yang akan menjadi rekomendasi diantaranya:

  1. Perlunya pemerintah Maros segera menyusun pedoman teknis dalam bentuk Peraturan Bupati sebagai tindak lanjut UU No.39 tahun 2004 yang secara teknis menjelaskan aturan dan mekanisme yang disesuaikan dengan kondisi lokal Maros. Selanjutnya menyusun Standar Operasional Prosedur terkait Buruh Migran yang mengatur mekanisme :
    • Desentralisasi layanan mediasi paling tidak sampai ketingkat kabupaten
    • Penyederhanaaan persyaratan dokumen dan membantu pekerja migran dalam pengurusan dokumen
    • Memformalisasi dan memperkuat prosedur mediasi, menyediakan pelatihan hukum dan mediasi bagi pegawai BNP2TKI, dan/atau menggunakan jasa Pengacara dengan keahlian di bidang hukum buruh migran
    • Mendokumentasikan data yang terkait dengan klaim, memperkuat sanksi terhadap PPTKIS yang tidak menghadiri proses mediasi, atau diketahui melanggar persyaratan yang diatur dalam undang-undang
  2. Perlunya Pemda Maros mengoptimalkan implementasi Perbup Maros No. 56 Tahun 2013 tentang Pelaksanan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak,dalam bentuk sosialisasi, workshop dan lokakarya mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan dan desa/kelurahan dengan melibatkan komponen terkait terutama masyarakat.
  3. Perlunya segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai pengejawantahan Perbup Maros No. 56 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual Anak.

 

  1. PENDIDIKAN POLITIK PEREMPUAN
    1. Pemerintah Daerah
  • Memberi kesempatan kepada alumni SPPM untuk terlibat aktif pada kegiatan yang dilakukan pemerintah (OPD terkait) di tingkat kabupaten.
  • Memberi dukungan pada pelaksanaan SPPM untuk semua desa di Kab.Maros.
  • Mendukung keberlanjutan SPPM dalam pendidikan politik masyarakat
    1. Pemerintah Desa
  • Memaksimalkan potensi yang dimiliki alumni SPPM untuk terlibat aktif dalam pembangunan di desa.
  • Memberi dukungan pelaksanaan SPPM di desa (Penyediaan tempat pembelajaran dan Rekruitmen Siswa).
    1. DPRD Kabupaten Maros
  • Memberi dukungan dalam bentuk regulasi yang dapat memastikan keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan penganggaran.
  • Melibatkan secara aktif para alumni saat melakukan reses di desa di mana lokasi SPPM berada.

 

  1. BIDANG PERTANIAN :

Rekomendasi audit sosial di Maros oleh Katalis dan dihadiri oleh MAUPE:

Adapun rekomendasi dalam audit sosial kebijakan pupuk bersubsidi ini ialah;

  1. Penyelenggara kebijakan pupuk bersubsidi penting melakukan sosialisasi baik kepada penerima manfaat maupun stakeholder terkait.
  2. Dibutuhkan pelatihan penggunaan pupuk yang berimbang bagi petani disertai pendampingan yang terukur, baik dari sisi keterampilan petani maupun perkembangan tanaman secara berbeda antara yang lahan yang sangat subur, lahan subur dan lahan tidak subur untuk membuka pikiran bagi petani.
  3. Perubahan mendasar dalam pengukuran luas lahan untuk pengisian data RDKK agar lebih mendekati situasi lapangan yang ada. Kesesuaian data antara RDKK dengan lapangan dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan.
  4. Pembenahan kelembagaan yang berfungsi untuk melakukan monitoring dan evaluasi kebijakan, pengawasan disertai dukungan standar operasional dan dukungan anggaran yang transparan dan akuntabel
  5. Perlu memikirkan dan mengembangkan pemberdayaan kepada petani terutama untuk mengurangi ketergantungan terhadap pupuk bersubsidi untuk tetap mempertahankan atau meningkatkan produktifitas melalui penggunaan pupuk organik yang diproduksi sendiri baik secara individual maupun kolektif. Termasuk didalamnya mengalihkan subsidi dari budidaya ke pasca panen melalui keseimbangan harga yang menguntungkan bagi petani untuk kesejahteraannya.
  6. Penting ada sistem pengaduan/komplain yang mudah diakses oleh petani seperti SMS/penggunaan telepon senter (call centre) yang responsive terhadap semua aduan petani/stakeholder

 

  • PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA/PEMERINTAHAN DESA

Pokok-pokok Pikiran :

  1. Mendorong quota 30% pada 64 desa di Kab. Maros yang melaksanakan Pemilihan Kepala desa serentak pada tahun 2018 dan Perlunya pelibatan perempuan dalam sosialisasi dan penyusunan APBdes,
  2. Porsi kegiatan peningkatan SDM perempuan agar lebih banyak lagi
  3. Perlunya pembagian kewenangan tentang jalur perencanaan anggaran di OPD dan dana di desa untuk jalan beton dan belanja modal yang menggunakan budget yang tinggi
  4. Program pendamping/fasilitator desa yang melibatkan perempuan lokal yang telah terlatih (alumni SPPM)
  • KOPERINDAG DAN UKM
  1. Perlunya porsi anggaran Bantuan lunak untuk usaha ekonomi perempuan
  2. Sosialisasi Otorisasi Jasa Keuangan
  3. Peningkatan SDM para perempuan pengusaha pemula
  4. Jaringan pemasaran
  5. KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA
  6. Peserta KB menunjukan peningkatan karena itu pemerintah perlu meningkatkan  pelayanan khususnya bagi peserta untuk melakukan control pasca menggunakan KB.
  7. Pelibatan Alumni SPPM untuk menjadi pendamping penyuluh KB di desa
  8. PENDIDIKAN
  9. Transparansi Pengelolaan Dana BOS
  10. Budaya Baca dan Literasi
  11. Isu Pemilihan Kepala sekolah yang tidak berbasis kompetensi
  12. Sinergi orang tua, guru dalam peningkatan kualitas pendidikan
  13. Perlindungan siswa, guru dalam tindakan kekerasan
  14. Perlunya segera menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) sebagai pengejawantahan Perda Pendidikan dan Perda PAUD
  15. Pemberantasan Buta Aksara perempuan usia produktif
  16. Fasilitas pembangunan sarana prasarana sekolah PAUD bagi masyarakat berbasis dusun
  17. Peningkatan kesejahteraan guru sukarela/honorer

 

  1. INFRA STRUKTUR DAN LAYANAN AIR BERSIH
  2. Sarana dan prasarana fisik dibangun dengan memperhatikan kebutuhan spesifik perempuuan
  3. Pengadaan sarana air bersih dan MCK
  4. Bedah rumah bagi kepala rumah tangga perempuan

Pokok-pokok pikiran tersebut diatas akan dikawal pelaksanaannya secara terus menerus oleh SPPM guna mewujudkan perempuan Maju, Mandiri dan Berdaulat.

OLEH : YAYASAN MAUPE MAROS-SPPM

Leave a Reply